Batas Antara Kritik dan Tindak Pidana dalam Negara Hukum

    Kritik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan negara hukum dan demokrasi. Melalui kritik, masyarakat menyampaikan ketidakpuasan, mengawasi kekuasaan, dan mendorong perbaikan kebijakan publik. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit kritik yang justru berujung pada proses hukum pidana. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: di manakah batas antara kritik yang sah dan perbuatan yang dapat dipidana?

Ilustrasi kebebasan berekspresi dan hukum pidana dalam menimbang batas antara kritik dan perlindungan kehormatan di ruang publik.

    Di ruang publik, khususnya media sosial, kritik sering disampaikan secara spontan, emosional, dan terbuka. Perkembangan teknologi membuat setiap orang memiliki ruang untuk berbicara, tetapi sekaligus membuka potensi konflik hukum. Ungkapan yang dimaksudkan sebagai kritik kebijakan atau perilaku pejabat kerap ditafsirkan sebagai serangan terhadap kehormatan atau martabat pribadi. Di sinilah persoalan hukum mulai muncul.

    Dalam perspektif hukum pidana nasional, perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia tetap menjadi kepentingan hukum yang dijaga. Namun, perlindungan tersebut tidak dapat dilepaskan dari prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin dalam negara hukum. KUHP Nasional mencoba menempatkan keduanya dalam posisi yang seimbang, dengan menekankan bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila suatu perbuatan benar-benar melampaui batas kritik yang wajar dan dilakukan dengan kesengajaan untuk merendahkan atau mencederai kehormatan seseorang.

    Kritik yang ditujukan pada kebijakan, tindakan pejabat publik, atau penyelenggaraan negara pada dasarnya merupakan bagian dari kontrol sosial. Kritik semacam ini tidak boleh serta-merta dipandang sebagai tindak pidana, meskipun disampaikan dengan bahasa yang keras atau tajam. Negara hukum yang sehat justru harus mampu menerima kritik sebagai mekanisme koreksi, bukan sebagai ancaman.

    Permasalahan muncul ketika batas antara kritik dan serangan personal menjadi kabur. Kritik berubah menjadi persoalan hukum pidana apabila tidak lagi menyasar tindakan atau kebijakan, melainkan menyerang pribadi seseorang dengan tuduhan yang tidak berdasar, penghinaan, atau pernyataan yang bertujuan menjatuhkan martabat. Dalam kondisi demikian, hukum pidana dapat berfungsi untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kebebasan berekspresi.

    KUHP Nasional menegaskan pentingnya penilaian konteks dalam menentukan apakah suatu pernyataan layak dipidana. Konteks tersebut meliputi maksud pelaku, cara penyampaian, medium yang digunakan, serta dampak yang ditimbulkan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak boleh diterapkan secara mekanis, melainkan harus mempertimbangkan keadilan substantif.

    Dari sisi hukum acara pidana, proses penegakan hukum juga diarahkan agar tidak reaktif terhadap setiap laporan. Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menyaring perkara, sehingga hukum pidana tidak digunakan sebagai alat pembungkaman kritik. Tanpa sikap selektif, proses hukum justru berpotensi melahirkan ketakutan publik untuk menyampaikan pendapat, yang pada akhirnya merugikan demokrasi.

    Fenomena pelaporan kritik ke ranah pidana juga menunjukkan adanya ketegangan antara kekuasaan dan kebebasan sipil. Ketika hukum pidana digunakan untuk merespons kritik, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat terkikis. Hukum akan dipandang bukan sebagai pelindung hak, melainkan sebagai alat untuk mempertahankan kepentingan tertentu.

    Oleh karena itu, menjaga batas antara kritik dan tindak pidana merupakan tanggung jawab bersama. Masyarakat dituntut untuk menyampaikan kritik secara bertanggung jawab, sementara negara wajib memastikan bahwa hukum pidana tidak digunakan secara berlebihan. Keseimbangan ini menjadi kunci agar kebebasan berekspresi dan perlindungan hukum dapat berjalan beriringan.

    Pada akhirnya, negara hukum tidak diukur dari seberapa banyak orang dipidana karena ucapannya, melainkan dari kemampuannya melindungi kebebasan berekspresi tanpa mengorbankan martabat manusia. Dalam ruang inilah hukum pidana seharusnya ditempatkan secara bijaksana, sebagai penjaga terakhir keadilan, bukan sebagai pembatas kritik yang sah.

Berbagi :