Mengapa Banyak Daerah di Sumatera Barat Rawan Longsor? Kajian Geografis, Lingkungan, dan Kebijakan

Target seksama - Sumatera Barat adalah provinsi yang setiap musim hujan kerap berdiri di persimpangan antara alam yang keras dan tata kelola yang lemah. Ketika hujan datang deras, laporan tentang longsor dan banjir bandang bukan lagi kejadian sporadis melainkan rangkaian bencana yang berulang: jalan putus, rumah tertimbun, ladang hancur, dan keluarga yang kehilangan. Untuk memahami mengapa provinsi ini terus-menerus menjadi korban, diperlukan pembacaan terpadu—menghubungkan kondisi geologi, perubahan tutupan lahan, pola pembangunan, dan kelembagaan mitigasi.

Kerentanan geologi dan lemahnya mitigasi membuat longsor berulang setiap tahun

Secara geologis, Sumatera Barat berada pada punggungan Bukit Barisan, sistem pegunungan yang membentang memanjang di pantai barat Pulau Sumatra. Lereng yang curam, kombinasi batuan vulkanik muda, dan drainase alami yang kompleks membuat wilayah ini sensitif terhadap gerakan massa tanah ketika curah hujan ekstrem terjadi. Badan Geologi dan tim-tim tanggap darurat berkali-kali menemukan bahwa longsor di jorong-jorong pedalaman kerap terjadi pada lereng dengan sudut tajam, tempat struktur lapisan tanah dan batuan memungkinkan peresapan air yang cepat dan penurunan kohesi tanah. Intervensi teknis seperti penyangga tebing atau perkuatan lereng seringkali mengikuti pasca-bencana, bukan dibuat preventif berdasarkan pemetaan geologi yang sistematis.

Di atas kerentanan alamiah itu, perubahan tutupan hutan memperparah situasi. Data satelit dan pemetaan tutupan lahan menunjukkan penurunan signifikan area berhutan di Sumatera Barat selama dekade terakhir. Laporan dan analisis NGO serta basis data tutupan hutan nasional mencatat deforestasi yang masif—baik hilangnya hutan primer maupun konversi menjadi kebun dan lahan pertanian—yang terjadi bertahap sejak awal abad ke-21. Hilangnya penutup vegetasi di hulu-hulu sungai mengurangi kemampuan lanskap menyerap curah hujan dan menahan massa tanah; ketika hujan ekstrem datang, aliran permukaan meningkat dan menimbulkan longsoran serta banjir bandang yang lebih deras. Beberapa studi regional menyebutkan puluhan hingga ratusan ribu hektar hilangnya tutupan pohon di provinsi ini selama periode 2001–2024, dengan lonjakan deforestasi yang nyata pada beberapa tahun terakhir. Data deforestasi nasional juga menunjukkan Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi dengan angka deforestasi yang memerlukan perhatian khusus.

Angka-angka korban dan kerusakan memperlihatkan dampak nyata dari kombinasi faktor-faktor tersebut. Dalam peristiwa bencana beruntun akhir November–awal Desember 2025, catatan BNPB mengindikasikan ratusan korban jiwa di Pulau Sumatra, dengan puluhan hingga ratusan korban di setiap provinsi terdampak; laporan khusus menyebutkan ratusan jiwa meninggal dan ratusan lainnya hilang dalam fase penanganan darurat. Untuk Sumatera Barat, data sementara yang dicatat dalam konferensi pers nasional menyebutkan ratusan korban jiwa pada puncak tanggap darurat—angka-angka yang memperlihatkan urgensi mitigasi yang jauh lebih sistematik. Selain korban jiwa, BPS Provinsi mencatat jumlah kejadian bencana dan korban di tingkat kabupaten yang menegaskan tren kerawanan di sejumlah kabupaten seperti Pasaman, Agam, dan Padang Pariaman.

Pola pembangunan juga memainkan peran menentukan. Pemetaan tata ruang dan pengamatan lapangan menemukan sejumlah praktik pembangunan yang meningkatkan risiko: pemukiman yang tumbuh di kaki lereng, pemotongan tebing untuk akses jalan tanpa penguatan struktural yang memadai, serta proyek drainase yang tidak dirancang untuk peristiwa hujan ekstrim yang kini lebih sering terjadi. Proses perizinan dan kajian lingkungan hidup (AMDAL) tidak selalu efektif memitigasi risiko ini; implementasi rekomendasi teknis seringkali terhambat oleh keterbatasan pengawasan, kapasitas teknis di tingkat daerah, dan tekanan ekonomi lokal yang mendorong konversi lahan. Ketika pengawasan tata ruang lemah, pembangunan yang seharusnya menimbang keselamatan warga seringkali mengabaikan aspek penting mitigasi risiko.

Kelembagaan mitigasi di daerah menunjukkan kemajuan tetapi tetap memiliki celah besar. BNPB dan pemerintah daerah telah memperkenalkan perangkat mitigasi seperti pemasangan sensor retakan tanah, sistem peringatan dini pada sejumlah titik sungai, serta program relokasi untuk pemukiman paling rentan. Namun pelaksanaan di lapangan masih terkendala: cakupan early warning system belum merata, peta kawasan rawan longsor yang up-to-date tidak selalu tersedia bagi masyarakat, dan anggaran mitigasi regional seringkali terpusat pada respons darurat ketimbang pengurangan risiko jangka panjang. Para ahli menyarankan pemetaan risiko yang lebih terperinci, penguatan kapasitas teknis pemerintah daerah, dan integrasi kearifan lokal sebagai bagian dari sistem peringatan yang lebih andal—langkah-langkah yang mulai diadopsi, tetapi belum konsisten di seluruh kabupaten.

Tekanan sosial-ekonomi memperdalam masalah ini. Banyak warga yang menetap di lereng dan zona berisiko bukan karena pilihan, melainkan karena kebutuhan ekonomi: harga tanah aman seringkali jauh di atas kemampuan keluarga miskin, dan akses ke sumber mata pencaharian seperti ladang atau kebun membuat lokasi berbahaya tetap dihuni. Relokasi pemukiman yang direkomendasikan birokrasi seringkali menemui resistensi karena persoalan alternatif hidup dan kompensasi yang tidak memadai. Situasi ini menciptakan paradoks: program mitigasi perlu memindahkan orang untuk keselamatan, tetapi tanpa solusi ekonomi dan sosial yang matang, relokasi menjadi tidak layak atau tidak berkelanjutan. Analisis kebijakan menunjukkan bahwa intervensi fiskal—misalnya insentif bagi relokasi, pembukaan lahan aman untuk hunian, atau bantuan modal untuk mata pencaharian alternatif—harus menjadi bagian integral dari strategi mitigasi.

Selain itu, perubahan iklim turut menaikkan intensitas dan frekuensi kejadian cuaca ekstrem yang memicu longsor dan banjir bandang. Para klimatolog memperingatkan bahwa pola hujan yang dahulu dapat diprediksi kini berubah; periode hujan yang lebih pendek namun intens meningkatkan kemungkinan saturasi tanah dalam waktu singkat. Oleh karena itu, infrastruktur drainase yang dibangun pada masa dengan pola curah hujan berbeda tidak selalu mampu menampung beban air yang datang saat peristiwa ekstrem. Analisis terintegrasi antara data meteorologi, kondisi hidrologi lokal, dan karakteristik geomorfologi diperlukan untuk merancang solusi teknis yang tahan terhadap kondisi iklim baru.

Dalam perspektif penanganan, jawaban jangka pendek jelas: percepatan pemasangan sistem peringatan dini, perbaikan akses evakuasi, distribusi informasi yang cepat ke komunitas pedesaan, dan bantuan darurat yang terkoordinasi. Namun jawaban jangka menengah dan panjang menuntut perubahan kebijakan struktural: penguatan penegakan tata ruang berdasarkan peta rawan bencana, program restorasi ekosistem hulu untuk mengembalikan fungsi hidrologis, peningkatan anggaran dan kapasitas lokal untuk mitigasi, serta strategi pembangunan alternatif yang mengurangi tekanan ekonomi di zona rawan. Bukti empiris menunjukkan bahwa investasi pada mitigasi terintegrasi—yang menggabungkan konservasi hutan, perencanaan ruang, dan penguatan komunitas—menghemat biaya sosial dan ekonomi dibanding biaya respons pasca-bencana yang berulang.

Akhirnya, mencegah tragedi yang sama berulang bukan hanya soal teknologi atau anggaran semata. Politik lokal, kepentingan ekonomi jangka pendek, dan ketidaksetaraan struktural ikut menentukan kenapa beberapa daerah tetap ditempati padahal sudah jelas berisiko. Jika akar persoalan ini tidak dipotong—yakni dengan mengubah insentif ekonomi, memperkuat tata kelola ruang, dan mengembalikan fungsi ekologis hulu—maka Sumatera Barat akan terus menanggung biaya manusia dan materi setiap musim hujan. Apa yang diperlukan adalah komitmen kolektif: dari pusat hingga nagari, dari ilmuwan hingga petani — agar peta risiko menjadi dasar nyata dalam setiap keputusan pembangunan, bukan sekadar dokumen yang dipajang setelah tragedi.

Sumber :

[1]: https://geologi.esdm.go.id/media-center/tim-tanggap-darurat-badan-geologi-terjun-langsung-ke-bencana-longsor-jorong-sumatera-barat?utm_source=chatgpt.com "Berita | Portal Layanan Satu Pintu Badan Geologi"

[2]: https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/30/?dashboardPrompts=eyJzaG93UHJvbXB0cyI6dHJ1ZSwicHJvbXB0c1ZpZXdlZCI6WyJkb3dubG9hZERhc2hib2FyZFN0YXRzIl0sInNldHRpbmdzIjp7Im9wZW4iOmZhbHNlLCJzdGVwSW5kZXgiOjAsInN0ZXBzS2V5IjoiIn0sIm9wZW4iOnRydWUsInN0ZXBzS2V5Ijoic2hhcmVXaWRnZXQifQ%3D%3D&lang=id&location=WyJjb3VudHJ5IiwiSUROIiwiMzAiXQ%3D%3D&map=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%3D%3D&treeLossPct=eyJoaWdobGlnaHRlZCI6ZmFsc2V9&utm_source=chatgpt.com "Sumatera Barat, Indonesia Deforestation Rates & Statistics"

[3]: https://bipol.co/2025/12/07/korban-jiwa-dampak-banjir-dan-tanah-longsor-di-sumatera-capai-916-orang.html?utm_source=chatgpt.com "Korban Jiwa Dampak Banjir dan Tanah Longsor di ..."

[4]: https://data.bnpb.go.id/organization/data-integrasi-provinsi-sumbar?utm_source=chatgpt.com "Provinsi Sumatera Barat - Portal Satu Data Bencana Indonesia"

[5]: https://bnpb.go.id/berita/kearifan-lokal-sebagai-mitigasi-bencana-sumatra-barat?utm_source=chatgpt.com "Kearifan Lokal Sebagai Mitigasi Bencana Sumatra Barat"

[6]: https://sumbar.bps.go.id/id/statistics-table/3/T0VGNVR6UkVaakVyUmxWTU1YTlhSQzkzYW1vclFUMDkjMw%3D%3D/jumlah-korban-yang-diakibatkan-bencana-alam-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-barat--2022.html?year=2022&utm_source=chatgpt.com "Jumlah Korban yang Diakibatkan Bencana Alam Menurut ..."

[7]: https://mongabay.co.id/2025/12/07/bencana-sumatera-bukan-faktor-cuaca-semata/?utm_source=chatgpt.com "Bencana Sumatera Bukan Faktor Cuaca Semata"