Uni Eropa Siapkan Pengetatan Impor Plastik, Negara Berkembang Berpotensi Kena Imbas

Target Seksama — Uni Eropa (UE) tengah menyiapkan langkah pengetatan terhadap impor plastik sebagai upaya menyelamatkan industri daur ulang yang sedang mengalami tekanan serius. Kebijakan ini muncul di tengah penurunan permintaan, membanjirnya plastik impor murah, serta penutupan sejumlah pabrik daur ulang di berbagai negara anggota.

Dok :Ilustrasi kebijakan Uni Eropa yang memperketat pengawasan plastik impor sebagai upaya melindungi industri daur ulang dan mendorong ekonomi sirkular.

Komisi Eropa dijadwalkan mengumumkan proposal kebijakan tersebut dalam waktu dekat. Salah satu langkah utama yang disiapkan adalah pemeriksaan lebih ketat terhadap plastik impor untuk memastikan bahan tersebut benar-benar berasal dari proses daur ulang, bukan plastik baru.

Komisioner Lingkungan Hidup Uni Eropa, Jessika Roswall, menegaskan bahwa industri daur ulang plastik di kawasan Eropa saat ini berada dalam kondisi krisis. Ia menilai perubahan kebijakan menjadi kebutuhan mendesak.

“Industri ini sedang mengalami krisis yang dalam. Karena itu, penting untuk segera melakukan perubahan,” ujar Roswall, dikutip dari Financial Times.

Roswall mengungkapkan, dalam kurun 18 bulan terakhir, sedikitnya 10 pabrik daur ulang plastik di Belanda telah menghentikan operasionalnya. Secara keseluruhan, Uni Eropa kehilangan sekitar 1 juta ton kapasitas daur ulang, jumlah yang setara dengan produksi tahunan Prancis.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Uni Eropa berencana meningkatkan pemantauan impor dan memperkenalkan kode kepabeanan baru yang membedakan plastik daur ulang dengan plastik baru. Langkah ini diambil karena adanya kekhawatiran bahwa sebagian plastik impor yang diklaim sebagai daur ulang sebenarnya merupakan material baru.

“Kami membutuhkan kesetaraan dalam persaingan. Saat ini ada persepsi bahwa tidak semua plastik daur ulang yang masuk ke Eropa benar-benar berasal dari proses daur ulang. Informasinya masih sangat terbatas,” kata Roswall.

Selain itu, Uni Eropa juga menyoroti membanjirnya plastik dari negara-negara di luar kawasan, termasuk dari Asia. Meskipun UE telah memberlakukan bea anti-dumping terhadap produk plastik dari China sejak 2024, arus impor dinilai masih tinggi.

Dalam kebijakan yang sama, Komisi Eropa akan mendorong terbentuknya pasar tunggal limbah di antara 27 negara anggota. Melalui satu standar yang sama mengenai perubahan status limbah menjadi bahan baku baru, pengiriman plastik antarnegara diharapkan menjadi lebih mudah dan efisien.

“Kita perlu melihat limbah sebagai sumber daya, bukan sekadar sampah. Tantangannya adalah bagaimana mengubah sampah menjadi nilai ekonomi,” ujar Roswall.

Dampak bagi Negara Berkembang, Termasuk Indonesia

Pengetatan impor plastik oleh Uni Eropa diperkirakan tidak hanya berdampak pada industri di Eropa, tetapi juga pada negara-negara berkembang yang terlibat dalam rantai pasok plastik global, termasuk Indonesia.

Bagi pelaku usaha di Indonesia, kebijakan ini berpotensi meningkatkan tuntutan terhadap standar sertifikasi, ketertelusuran, dan transparansi produk plastik daur ulang. Eksportir yang ingin menembus pasar Eropa harus mampu membuktikan bahwa produk yang dikirim benar-benar memenuhi kriteria daur ulang yang ditetapkan Uni Eropa.

Di sisi lain, pembatasan impor ke Eropa dikhawatirkan dapat mengalihkan arus perdagangan limbah plastik ke negara-negara dengan regulasi lingkungan yang lebih longgar. Kondisi ini berisiko menjadikan negara berkembang sebagai tujuan limpahan limbah plastik global jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang kuat.

Namun demikian, kebijakan Uni Eropa juga dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat industri daur ulang dalam negeri dan mendorong ekonomi sirkular. Dengan meningkatnya standar global, pelaku industri nasional dituntut untuk berinvestasi pada teknologi pengolahan limbah yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Uni Eropa juga mulai membuka ruang lebih luas bagi daur ulang kimia, yang selama ini menghadapi hambatan regulasi. Untuk pertama kalinya, plastik hasil daur ulang kimia diakui dalam target penggunaan 25 persen material daur ulang pada botol minuman PET tahun ini, dengan target meningkat menjadi 30 persen pada 2030.

Langkah tersebut dinilai sebagai sinyal bahwa isu plastik tidak lagi sekadar persoalan lingkungan, melainkan juga menyangkut arah kebijakan industri dan perdagangan global di masa depan.